Implementasi Kebijakan Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Pemerataan Pendidikan: Studi pada Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Rakyat sebagai instrumen pemerataan pendidikan, dengan studi pada Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan. Fokus penelitian diarahkan pada proses pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah serta peran Sekolah Rakyat dalam memperluas akses dan menjaga keberlanjutan pendidikan menengah bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (library research). Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui artikel jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta dokumen dan publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan Sekolah Rakyat. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami pola implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta implikasinya terhadap pemerataan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan merupakan bentuk nyata kebijakan afirmatif pemerintah dalam menjamin akses pendidikan menengah bagi masyarakat miskin perkotaan. Pembebasan biaya pendidikan menjadi faktor utama dalam mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan menengah. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial peserta didik berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung keberlanjutan pendidikan. Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai ruang pendampingan sosial yang membantu peserta didik bertahan dalam sistem pendidikan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola kebijakan, peningkatan dukungan sumber daya, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar Sekolah Rakyat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemerataan pendidikan.