Strategi Komunikasi Kebijakan dan Advokasi Publik dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kota Tangerang Selatan

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik strategis yang dirancang sebagai intervensi gizi sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka stunting dan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dalam konteks daerah perkotaan seperti Kota Tangerang Selatan, implementasi program ini menghadapi tantangan kompleks yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan komunikasi kebijakan dan advokasi publik di tengah masyarakat yang kritis dan melek informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kota Tangerang Selatan dengan menitikberatkan pada efektivitas strategi komunikasi kebijakan dan advokasi publik serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dengan sumber data berupa dokumen kebijakan, regulasi pemerintah, laporan instansi terkait, serta artikel ilmiah dan jurnal nasional maupun internasional yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MBG sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kebijakan yang masih cenderung administratif dan satu arah, keterbatasan sumber daya di tingkat daerah, variasi komitmen pelaksana kebijakan, serta kompleksitas struktur birokrasi dan koordinasi antarinstansi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan mekanisme teknis, tetapi juga oleh strategi komunikasi kebijakan dan advokasi publik yang efektif, dialogis, dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi kebijakan berbasis partisipasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan manajerial pemerintah daerah, penguatan komitmen pelaksana kebijakan, serta penyederhanaan struktur birokrasi guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang.