Komunikasi Pemerintah dalam Penanganan Banjir Sumatra: Analisis Respons Publik di Media Sosial
DOI:
https://doi.org/10.70294/21pdz660Keywords:
Komunikasi Pemerintah, Banjir Sumatra, Media Sosial, Ruang Publik Digital, Respons PublikAbstract
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra pada akhir tahun 2025 berkembang menjadi krisis kemanusiaan berskala besar yang menuntut respons pemerintah yang cepat dan efektif, terutama dalam komunikasi publik. Tingginya penetrasi media sosial di Indonesia menjadikan platform digital sebagai saluran utama penyampaian informasi kebencanaan sekaligus ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi pemerintah dan respons publik di media sosial dalam penanganan banjir Sumatra menggunakan perspektif teori ruang publik Jürgen Habermas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis wacana terhadap laporan resmi dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial efektif memperluas jangkauan informasi dan mendorong partisipasi publik, namun komunikasi pemerintah masih didominasi pola satu arah dengan interaksi dialogis yang terbatas. Diskursus publik yang berkembang bersifat kritis dan menuntut transparansi serta akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial telah berfungsi sebagai ruang publik digital, tetapi belum sepenuhnya deliberatif. Oleh karena itu, pemerintah disarankan mengembangkan komunikasi yang lebih responsif dan partisipatif.