Implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul: Analisis Komunikasi Kebijakan Antara Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat

Abstract

Kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan melalui model usaha berbasis gotong royong. Namun, pada tataran implementasi lokal, kebijakan ini menghadapi tantangan serius, terutama pada fase pra-implementasi yang berkaitan dengan komunikasi kebijakan dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menjadi penting karena kegagalan pada tahap awal implementasi berpotensi menjadikan koperasi hanya sebagai entitas administratif tanpa aktivitas ekonomi yang nyata. Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi kebijakan dalam implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap aktor kebijakan yang terlibat langsung dalam proses pembentukan koperasi. Data dikaji untuk melihat kesenjangan antara sosialisasi kebijakan, pemahaman masyarakat, dan kesiapan kelembagaan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya jurang antara ambisi kebijakan di tingkat pusat dan realitas pemahaman masyarakat di tingkat kelurahan. Pola komunikasi kebijakan yang cenderung top-down dan instruktif menyebabkan distorsi pesan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya rasa kepemilikan terhadap koperasi. Selain itu, ketidakjelasan peran dan rendahnya kepuasan kerja pengurus berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan lambatnya proses operasional koperasi. Kondisi ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa koperasi merupakan proyek pemerintah, bukan instrumen pemberdayaan ekonomi bersama.Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat ditentukan oleh transformasi komunikasi kebijakan menuju pendekatan yang dialogis dan partisipatif. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah kelurahan memperkuat strategi komunikasi dua arah, meningkatkan kapasitas dan kepuasan kerja pengurus, serta mengintegrasikan literasi digital sebagai bagian dari upaya membangun transparansi dan kepercayaan masyarakat.