Tinjauan Yuridis Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025
Keywords:
Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian, Pasal 79, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025Abstract
This research is motivated by the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, which provides a legal basis for the implementation of restorative justice as an alternative mechanism for resolving criminal cases. Prior to this regulation, restorative justice was mainly implemented based on internal regulations of law enforcement institutions, resulting in inconsistent application. This study aims to analyze the regulation of restorative justice in theft offenses under Article 79 of Law Number 20 of 2025 and to examine its implementation in resolving theft cases.
The results indicate that Article 79 of Law Number 20 of 2025 provides a legal foundation for implementing restorative justice within the criminal justice system by emphasizing victim recovery, offender responsibility, and reconciliation between the parties. Its application in theft cases is limited to cases that meet the legal requirements, including mutual agreement between the victim and the offender, restoration of the victim’s losses, and consideration of the public interest. Therefore, restorative justice cannot be applied to all theft offenses but only to cases that satisfy the applicable legal provisions.
References
BUKU
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana). Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
JURNAL
Lilik Mulyadi. Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yudisial, Vol. 15, No. 1, 2022.
Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 17, No. 1, 2021.
