Efektivitas Penerapan Prinsip Polluter Pays dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup

Abstract

Prinsip polluter pays merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem hukum lingkungan modern yang meletakkan beban tanggung jawab pemulihan lingkungan kepada pihak yang secara nyata menyebabkan kerusakan atau pencemaran. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Namun, perjalanan penerapannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup masih menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar: sejauh mana prinsip ini benar-benar berjalan efektif, apa saja hambatan struktural yang menghalanginya, dan bagaimana kontribusinya terhadap pemulihan lingkungan secara nyata? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitik terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif prinsip polluter pays di Indonesia telah cukup memadai, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya pembuktian kausalitas, terbatasnya kapasitas kelembagaan penegak hukum, serta resistensi korporasi dalam memenuhi kewajiban pemulihan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme strict liability, peningkatan kapasitas lembaga peradilan lingkungan, serta harmonisasi regulasi lintas sektoral sebagai langkah strategis menuju penegakan prinsip polluter pays yang lebih bermakna.