1.
Rekonstruksi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Melalui Pengangkatan Penyidik PPNS dan Penyidik Tertentu di Lingkup Bawaslu Kabupaten/Kota. J. Inov. Kaj. Multidisiplin. Kontemporer. 2025;1(02). Accessed October 16, 2026. https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/article/view/924