Prioritas Instrumen Insentif dan Disinsentif Untuk Keberlanjutan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya: Kota Tua Jakarta

Nabilla Azzahra; Darmawan Listya Cahya; Ken Martina Kasikoen; Mega Novetrishka Putri

Authors

Nabilla Azzahra Universitas Esa Unggul Author
Darmawan Listya Cahya Universitas Esa Unggul, Badan Riset dan Inovasi Nasional Author
Ken Martina Kasikoen Universitas Esa Unggul, Badan Riset dan Inovasi Nasional Author
Mega Novetrishka Putri Universitas Esa Unggul, Badan Riset dan Inovasi Nasional Author

Keywords:

Analytical Hierarchy Process (AHP), Berkelanjutan, Cagar Budaya, Disinsentif, Insentif, Kota Tua, Pelestarian

Abstract

Keberadaan kawasan kota tua jakarta sebagai situs cagar budaya nasional memiliki nilai strategis dari aspek sejarah, budaya, hinggan sosial-ekonomi. Namun demikian, perkembangan kota dan perubahan fungsi ruang mengancam keberlanjutan pelestarian kawasan tersebut. Penelitian ini berfokus pada penentuan prioritas instrumen insentif dan disinsentif dalam mendukung upaya pelestarian yang berkelanjutan, khususnya melalui pengendalian terhadap pemenfaatan ruang. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis overlay untuk untuk membandingkan penggunaan lahan eksisiting dengan rencana pola ruang, evaluasi kesesuaian melalui tabel ITBX, serta metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan aplikasi Expert Choice guna menentukan tingkat prioritas insentif dan disinsentif. Temuan studi menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan lahan telah sesuai dengan rencana pola ruang maupun peraturan zonasi pada tabel ITBX, meskipun terdapat beberapa kawasan yang mengalami alih fungsi menjadi permukiman. Bentuk insentif yang mendapatkan prioritas tertinggi mencakup keringanan pajak (31,6%), penyelenggaraan publikasi dan promosi (28,1%), pemberian kompensasi (21,5%), dan pemberian penghargaan (18,8%). Adapun disinsentif yang dianggap menjadi prioritas tertinggi adalah pembebanan kewajiban memberikan kompensasi (75,4%) dan pengenaan pajak yang tinggi (24,6%). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan strategi pelestarian kawasan cagar budaya secara adaptif dan berkelanjutan.

References

Ajimas, Kathon Wira. “Faktor-Faktor Perubahan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai Rencana tata Ruang di Koridor Lingkar Timur Sidoarjo,” (2017).

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. “Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta” 9 (2022): 356–63.

Gubernur Daerah Khusus Jakarta. “Rencana Peraturan Gubernur Derah Khusus Jakarta Tentang Insentif dan Disinsentif dalam Perwujudan Rencana Tata Ruang .” (2024).

Gurbenur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. “Peraturan Gurbenur Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua.” (2014). https://jdih.jakarta.go.id/dokumenPeraturanDirectory/0031/2014PERGUB003136.pdf.

Kementrian PUPR. “Peraturan Menteri PUPR No. 19 Tahun 2021 Pedoman Teknis Bangunan Cagar Budaya.” (2021), 1–55.

Kushidayati, Annisa Rakhmawati. “Arahan Pengendalian Penggunaan Lahan Di Koridor Jalan Raya Juanda Sidoarjo.” Jurnal Teknik ITS 6, no. 2 (2017). https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.27046.

Nofitri, E. “Prioritas Bentuk Insentif Dan Disinsentif Kampung Majapahit Kecamatan Trowulan. (2018). http://repository.ub.ac.id/12563/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/12563/7/Elvin Nofitri.pdf.

Rachmawati, Dea Nanda. “Penentuan Prioritas Insentif Dan Disinsentif Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Kembang Jepun Surabaya,” (2021).

Rahayu, Andita Rizki. “Penentuan Insentif dan Disinsentif Pengendalian Pertumbuhan Akomodasi Wisata di Kawasan Wisata Kaliurang.” (2015). 445. https://repository.its.ac.id/72801/2/3611100070-Undergraduate_Thesis.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.” (2010).

Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang." (2007).