Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun pada Masyarakat Pedesaan di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro
Keywords:
Kebijakan pendidikan, wajib belajar 12 tahun, pendidikan pedesaan, implementasi kebijakan, partisipasi pendidikanAbstract
Kebijakan wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan tersebut di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kesadaran pendidikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta kajian literatur yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan program wajib belajar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran telah dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan masyarakat, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung keberlangsungan pendidikan anak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan.
References
Abdullah, M., and Siti Rahmawati. “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Pedesaan.” Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia 5, no. 2 (2024): 112–125.
Ahmadi, Rizki. “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun di Wilayah Pedesaan.” Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan 4, no. 1 (2023): 77–89.
Arifin, Zainal, and Nurul Hidayah. “Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah pada Masyarakat Pedesaan.” Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora 6, no. 3 (2024): 201–214.
Fadilah, Rina. “Kesadaran Pendidikan Masyarakat Desa terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak.” Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Masyarakat 3, no. 2 (2023): 98–109.
Hakim, Ahmad, and Dwi Setyowati. “Efektivitas Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun dalam Pemerataan Pendidikan.” Jurnal Pendidikan Nusantara 7, no. 1 (2025): 55–68.
Hamzah, M. Ali. “Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Upaya Pemerataan Akses Pendidikan di Indonesia.” Jurnal Studi Kebijakan Pendidikan 5, no. 4 (2024): 176–189.
Hidayat, Arif, and Luluk Fauziah. “Dinamika Pendidikan Anak di Lingkungan Pedesaan Kabupaten Bojonegoro.” Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah 4, no. 3 (2024): 144–158.
Kurniawan, Dedi. “Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak di Desa.” Jurnal Sosial dan Pendidikan Islam 6, no. 2 (2023): 131–145.
Mulyadi, Agus, and Rina Oktaviani. “Implementasi Kebijakan Pendidikan pada Daerah Terpencil dan Pedesaan.” Jurnal Manajemen Pendidikan 8, no. 1 (2025): 88–101.
Prasetyo, Bagus. “Peran Lingkungan Sosial dalam Mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun.” Jurnal Pendidikan Masyarakat 2, no. 4 (2024): 211–223.
Rahman, Abdul, and Fitriani Nur. “Analisis Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Bojonegoro.” Jurnal Pendidikan Indonesia 5, no. 2 (2025): 166–180.
“Salah Satu Wujud Penelitian,” n.d.
Sari, Dewi Kartika, and Imam Syafi’i. “Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Kebijakan Pendidikan di Wilayah Pedesaan.” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 7, no. 3 (2024): 119–132.
Wibowo, Andi, and M. Fajar Ramadhan. “Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Menekan Angka Putus Sekolah di Pedesaan.” Jurnal Kajian Pendidikan Nasional 4, no. 2 (2025): 92–107.
